DPRD Sidoarjo Minta Penanganan Segera Tanggul Kritis Lumpur Lapindo


  • 57 
  • Sunday, 14 June 2026 
  • Beni

DPRD Sidoarjo Minta Penanganan Segera Tanggul Kritis Lumpur Lapindo

Lebih dari 20 tahun pasca terjadinya semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, kondisi tanggul yang berfungsi menahan luapan lumpur kini menjadi sorotan. Sejumlah bagian tanggul dilaporkan mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia. Pada beberapa lokasi bahkan telah dilakukan peninggian tanggul, meskipun material yang digunakan masih berasal dari endapan lumpur di area Lapindo.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menilai pemerintah bersama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) perlu segera mengambil langkah penanganan terhadap titik-titik tanggul yang dianggap rawan. Menurutnya, kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius karena berpotensi membahayakan masyarakat serta infrastruktur penting yang berada di sekitar kawasan terdampak.

“Kalau memang ada beberapa titik tanggul yang kritis, baik di wilayah Desa Siring yang bersebelahan dengan rel kereta api dan Jalan Raya Porong maupun di lokasi lainnya, maka harus segera diantisipasi. Kondisi di sekitar kawasan lumpur juga mengalami penurunan tanah yang dapat menambah potensi risiko bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (13/6).

Ia menambahkan bahwa kenaikan permukaan lumpur serta ditemukannya sejumlah titik rembesan pada tanggul dapat meningkatkan risiko terjadinya kebocoran maupun jebolnya tanggul. Apabila hal tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional jalur transportasi strategis, seperti rel kereta api dan Jalan Raya Porong yang menjadi penghubung utama Surabaya dan Malang.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Sidoarjo berencana mendorong sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan PPLS untuk mempercepat upaya penanganan. Langkah yang dapat dilakukan meliputi perbaikan titik-titik rembesan, peninggian tanggul, serta pengoptimalan aliran lumpur menuju Sungai Porong guna mengurangi tekanan pada area yang berisiko tinggi.

Selain itu, DPRD juga mengusulkan penguatan aspek mitigasi melalui penerapan sistem peringatan dini berbasis digital di sejumlah lokasi strategis. Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan deteksi lebih awal terhadap peningkatan tekanan lumpur maupun indikasi kerusakan tanggul sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.