Dua Tahun Prabowo-Gibran : Sekolah Rakyat Peluas Akses Pendidikan Wujudkan Generasi Cemerlang

*YOGYAKARTA —* Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk meninjau capaian kebijakan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menghadapi keterbatasan kesempatan memperoleh pendidikan.


Tokoh mahasiswa sekaligus Ketua Forum Alumni Ponpes Sunan Pandanaran (Formispa) dan penerima beasiswa LPDP, Khairul Anam, menilai bahwa dua tahun belum cukup untuk memberikan penilaian akhir terhadap keseluruhan kinerja pemerintahan. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian program yang patut diapresiasi serta berbagai aspek yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, Khairul menilai Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian karena menyasar kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan peluang mereka dalam memperbaiki taraf hidup.

Meski demikian, perluasan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan. Khairul menekankan pentingnya penguatan kompetensi tenaga pendidik, transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen, serta evaluasi terhadap manfaat program bagi peserta didik dan keluarganya. Keberhasilan Sekolah Rakyat, menurutnya, tidak cukup diukur dari tersedianya fasilitas pendidikan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran dan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat.

“Pemerataan akses pendidikan perlu diikuti dengan kualitas layanan yang memadai. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan program menjadi bagian penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” demikian pandangan Khairul Anam mengenai pengembangan kebijakan pendidikan.

Sementara itu, psikolog Nurul Khasana menyoroti pentingnya Sekolah Rakyat dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga rentan yang menghadapi hambatan ekonomi. Nurul menyebutkan angka 66.866 anak putus sekolah sebagai kelompok sasaran yang menjadi perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar anak selama mengikuti proses pembelajaran.

Menurut Nurul, penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis asrama memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebagian anak dapat mengalami kesulitan penyesuaian, termasuk kerinduan terhadap keluarga atau homesick. Oleh karena itu, keberadaan pengasuh yang mampu memberikan pendampingan emosional menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Selain persoalan adaptasi, pencegahan perundungan atau bullying perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama. Lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif diperlukan agar peserta didik dapat belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi tanpa mengalami diskriminasi maupun tekanan sosial. Nurul juga menekankan pentingnya pendekatan human assessment bagi tenaga pendidik dan pengasuh agar pendampingan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing anak.

Dukungan terhadap peserta didik, lanjutnya, perlu berlanjut hingga mereka menyelesaikan pendidikan. Penguatan keterampilan, perluasan kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta dukungan lingkungan masyarakat menjadi bagian penting untuk membantu lulusan Sekolah Rakyat mengembangkan kemandirian dan berkontribusi secara positif.

Pandangan kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat perlu ditempatkan dalam kerangka pemerataan kesempatan sekaligus peningkatan kualitas pendidikan. Perluasan akses merupakan langkah penting, tetapi keberlanjutan program juga memerlukan tata kelola yang transparan, tenaga pendidik yang kompeten, sistem pengasuhan yang memadai, serta mekanisme evaluasi yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan peserta didik.

Khairul Anam turut menekankan pentingnya penerapan prinsip New Public Governance (NPG) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan. Pendekatan ini dapat diarahkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat agar kebijakan yang dijalankan semakin responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat.

Memasuki tiga tahun sisa masa pemerintahan Prabowo-Gibran, evaluasi dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyempurnakan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan memperhatikan kualitas pembelajaran, perlindungan anak, transparansi tata kelola, dan keberlanjutan pendidikan, program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk meraih masa depan yang lebih baik. 

Sejalan dengan tema “Bersama Mengawal, Bersama Membangun, Indonesia Berdaulat, Mengabdi untuk Negeri Berjaya Bersama Bangsa”, pengembangan pendidikan perlu menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar, berkembang, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.