GMNI Desak BPS Boalemo Evaluasi dan Lakukan Pendataan Ulang Desil Ekonomi Masyarakat


  • 90 
  • Saturday, 14 November 2026 
  • Rizan

GMNI Desak BPS Boalemo Evaluasi dan Lakukan Pendataan Ulang Desil Ekonomi Masyarakat

BOALEMO – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Boalemo mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo untuk melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam penetapan desil ekonomi.


Desakan tersebut didasarkan pada pentingnya akurasi data sosial ekonomi sebagai salah satu instrumen dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial pemerintah.


Ketua DPC GMNI Boalemo, Sahril Tialo, menilai bahwa persoalan ketidaktepatan data harus menjadi perhatian serius.


Sebab, kesalahan dalam proses pendataan berpotensi menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan.


Menurut Sahril, penetapan desil ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada data administratif, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi riil kehidupan masyarakat di lapangan.


"Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya akibat ketidaktepatan pendataan. Data sosial ekonomi harus mencerminkan kenyataan hidup rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas," tegas Sahril Tialo.


Selain mendesak evaluasi dan pendataan ulang, GMNI juga meminta BPS Kabupaten Boalemo membuka transparansi terkait indikator, variabel, serta mekanisme yang digunakan dalam penetapan desil ekonomi masyarakat.


Sahril menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana klasifikasi kesejahteraan ditentukan. Transparansi tersebut penting untuk membuka ruang pengawasan publik terhadap kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam perumusan kebijakan pemerintah.


"Data bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang dilahirkan juga berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, BPS harus memastikan data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat," lanjutnya.


Atas dasar tersebut, DPC GMNI Boalemo menyampaikan dua tuntutan kepada BPS Kabupaten Boalemo:
1. Mendesak BPS Kabupaten Boalemo melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penetapan desil.
2. Mendesak transparansi indikator dan mekanisme penetapan desil ekonomi masyarakat.


GMNI menegaskan bahwa pembenahan data sosial ekonomi merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menjadi korban ketidaktepatan data yang seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.