Harga Lahan Meningkat, Kementerian PKP Kaji Beragam Alternatif Hunian

Pemerintah terus memperluas pilihan kebijakan untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada Jumat, 28 Agustus 2026, di Jakarta menyampaikan salah satu gagasan yang akan dipelajari, yakni kemungkinan pemanfaatan ruang di atas sungai untuk hunian bertingkat tiga hingga empat lantai dengan konstruksi baja. Gagasan tersebut muncul karena harga tanah semakin tinggi, tetapi hingga kini masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi kebijakan pembangunan.

Maruarar menjelaskan bahwa Kementerian PKP membutuhkan sekitar dua hingga tiga bulan untuk mempelajari konsep tersebut. Kajian akan dimulai dari aspek legalitas, kemudian konstruksi, kebutuhan material, biaya pembangunan, dan aspek hunian lainnya. Ia menegaskan bahwa konsep tidak boleh melanggar aturan dan penerapannya juga akan mempertimbangkan kelayakan perhitungan, kesiapan pengembang, serta penerimaan masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, setiap alternatif baru harus melewati pengujian sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjalankan instrumen perumahan yang sudah tersedia. BP Tapera mencatat penyaluran KPR subsidi melalui FLPP mencapai 134.734 unit sepanjang 1 Januari hingga 26 Agustus 2026, senilai sekitar Rp16,765 triliun. Pemerintah menargetkan 350.000 unit FLPP sepanjang 2026. Dukungan juga diperluas melalui Danantara Housing Expo 2026 pada 27 sampai 30 Agustus di Tangerang yang mempertemukan masyarakat dengan lebih dari 130 pengembang BUMN dan swasta serta menawarkan lebih dari 360 ribu unit properti.

Optimalisasi aset negara juga menjadi bagian dari strategi penyediaan hunian perkotaan. Pada 21 Agustus 2026, Maruarar mengatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan rusun subsidi di atas aset negara, termasuk milik PT KAI. Salah satu proyeknya adalah Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta yang direncanakan memiliki delapan menara dengan total 3.784 unit pada Blok F dan G, sekaligus terhubung dengan jaringan transportasi publik.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan perumahan tidak bertumpu pada satu model. Pembiayaan subsidi, pemanfaatan aset negara, pengembangan hunian berbasis transportasi publik, dan pengkajian alternatif ruang baru berjalan sebagai pilihan yang harus diuji berdasarkan aturan, keselamatan, biaya, serta kebutuhan masyarakat.