IKN dan Dampak Eksploitasi SDA: Ketimpangan yang Makin Nyata di Kaltim

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat belum signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada Kuartal II/2024 sebesar 5,85%. Kendati demikian, kontribusi utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian (38,68%), diikuti industri pengolahan (17,98%), dan konstruksi (11,66%).

Pembangunan IKN hanya memberikan dampak signifikan di sektor tertentu, seperti konstruksi, sementara di 10 kabupaten/kota lainnya, termasuk Mahakam Ulu (Mahulu), manfaatnya belum dirasakan secara merata. Minimnya infrastruktur dan perhatian terhadap daerah-daerah terpinggirkan menjadi sorotan utama.

Konflik Lahan dan Eksploitasi Berlebihan

Tantangan lain yang dihadapi Kalimantan Timur adalah konflik lahan akibat tumpang tindih kepemilikan. Alih fungsi lahan dari lumbung padi menjadi area pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit semakin memperparah masalah lingkungan. Eksploitasi berlebihan menyebabkan bencana seperti banjir karena hilangnya area resapan air.

Purwadi, seorang pengamat ekonomi dari Univesitas Mulawarman, menyarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah terpinggirkan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menggelar rapat penting pemerintahan di wilayah seperti Mahulu. "Dengan mengadakan rapat di daerah-daerah terpencil, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat dan memastikan pembangunan yang lebih merata," ujar Purwadi.

Ia meyakini, dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah akan memiliki perspektif yang lebih jelas terkait berbagai persoalan lokal. Langkah ini juga akan membantu pembangunan IKN terhindar dari kritik yang berkelanjutan.

"Masalah di Kaltim banyak sekali. Dari hutan yang gundul, banjir hingga dua meter, jalan rusak, hingga lubang bekas tambang di mana-mana. Infrastruktur belum memadai, internet belum merata, dan air bersih masih sulit diakses," tambahnya.

Purwadi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dampaknya terhadap Kalimantan Timur. Menurutnya, daerah penyangga IKN seharusnya tidak hanya mencakup Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Kukar), tetapi juga kabupaten/kota lainnya, termasuk Mahakam Ulu (Mahulu).

"Semua kabupaten/kota di Kaltim seharusnya merasakan dampak pembangunan IKN. Jika tidak merata, setidaknya mereka harus mendapat sedikit manfaatnya. Namun, saat ini, banyak daerah seperti Mahulu yang masih belum tersentuh pembangunan," ujar Purwadi.

Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi di Kaltim memang menunjukkan peningkatan, terutama karena masifnya pembangunan IKN. Namun, untuk memahami kondisi nyata di daerah terpencil, pemerintah pusat disarankan mengadakan kegiatan penting, seperti sidang kabinet atau upacara Hari Kemerdekaan, di Mahulu atau wilayah lainnya.

"Kalau pemerintah pusat sesekali rapat di Mahulu, mereka akan melihat langsung kebutuhan dan kekurangan yang ada di sana," tegas Purwadi.

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Masih Bertumpu pada SDA

Berdasarkan laporan BPS, perekonomian Kalimantan Timur pada Kuartal II/2024 tumbuh sebesar 5,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih didominasi oleh sektor sumber daya alam, seperti pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 38,68 persen. Disusul sektor industri pengolahan (17,98 persen), konstruksi (11,66 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (8,52 persen), serta perdagangan (6,93 persen).

Namun, Purwadi menyoroti ketergantungan ekonomi Kaltim pada sumber daya alam yang belum banyak berubah sejak dulu. "Kaltim masih bergantung pada sumber daya alam, dan ini terjadi di hampir semua kabupaten/kota. Bahkan, eksploitasi SDA ini bukan hanya yang legal, tetapi juga aktivitas ilegal yang terjadi secara terang-terangan, khususnya di sektor batu bara," jelasnya.

Purwadi juga menekankan bahwa pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan dan pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan semua wilayah di Kalimantan Timur mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran IKN. 

Purwadi optimis, jika pemerintah pusat terjun langsung dan menyaksikan sendiri kondisi yang ada, proses pembangunan IKN dapat dilakukan secara maksimal. Dengan begitu, persoalan-persoalan mendasar yang menghambat pembangunan dapat segera diselesaikan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat setempat.