Memahami Ketegasan Strategis Prabowo di Tengah Sorotan Domestik yang Meningkat

Pelantikan Presiden Prabowo Subianto menandai dimulainya fase ketegasan strategis yang mulai mengalibrasi ulang politik luar negeri Indonesia yang selama ini berpegang pada prinsip bebas-aktif. Berbeda dengan pendahulunya, Joko Widodo, yang menjalankan apa yang kerap disebut sebagai “diplomasi ritel” dengan fokus hampir sepenuhnya pada pembangunan infrastruktur domestik, Prabowo menunjukkan ambisi untuk membawa Indonesia kembali tampil lebih sentral di panggung global.

Namun, ketika Presiden melangkah ke arena berisiko tinggi seperti BRICS dan Board of Peace, muncul sebuah paradoks yang kian menguat: profil internasional Indonesia yang terus menanjak beriringan dengan meningkatnya sorotan domestik, khususnya terkait keberlanjutan fiskal dan prinsip meritokrasi. Meski demikian, dinamika semacam ini sejatinya merupakan fase yang lazim terjadi pada tahun-tahun awal pemerintahan yang sedang mengonsolidasikan kekuasaan.

Kebijakan luar negeri Prabowo sejauh ini paling tepat dipahami sebagai bentuk multi-vectorism yang matang. Upaya Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tidak dapat dibaca sebagai pergeseran anti-Barat, melainkan sebagai pengakuan diplomatik atas realitas dunia multipolar. Langkah ini juga bukan sekadar strategi hedging klasik. Keikutsertaan dalam BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam masa depan kerja sama Selatan–Selatan, pengembangan sistem pembayaran alternatif, serta negosiasi pembangunan berbasis sumber daya. Dukungan Prabowo terhadap BRICS juga dapat dimaknai sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi rule-taker di tengah pergeseran pusat gravitasi ekonomi global.

Pada saat yang sama, keputusan Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace—sebuah inisiatif berprofil tinggi yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump—menunjukkan kepekaan realpolitik yang tajam. Dengan menampilkan posisi Indonesia yang lebih berwarna dan aktif dalam keseimbangan moral serta politik global, khususnya terkait rekonstruksi pascakonflik di Gaza, Prabowo mengambil langkah berani yang mencerminkan dualitas kebijakan luar negeri Indonesia. Di satu sisi, Indonesia tetap konsisten dengan amanat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan Palestina; di sisi lain, Indonesia membangun jembatan strategis melalui Board of Peace sebagai pendekatan damai bagi kawasan. Langkah ini bukan sekadar upaya untuk “berada di semua sisi”, melainkan cerminan pesan Prabowo bahwa Indonesia selalu siap hadir dan mendukung setiap inisiatif perdamaian.

Meski demikian, situasi di dalam negeri tidak selalu berjalan rapi. Program unggulan Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan mulia memberantas stunting, kini menjadi sorotan sebagian kalangan akibat polemik fiskal dan tata kelola. Sejumlah kritik dari masyarakat sipil menyoroti rencana realokasi anggaran pendidikan untuk membiayai program yang terus membesar ini. Kekhawatiran pun muncul akan potensi jebakan pembangunan zero-sum: memberi makan anak-anak hari ini dengan risiko mengorbankan modal intelektual masa depan, sebagaimana tercermin dalam tudingan ketidakseimbangan alokasi anggaran pendidikan.

Selain itu, pemerintahan juga menghadapi pertanyaan berkelanjutan mengenai meritokrasi. Penempatan sejumlah orang dekat pada posisi strategis memunculkan kembali kekhawatiran akan kembalinya pola pemerintahan berbasis patronase. Dari perspektif hubungan internasional, kapasitas negara merupakan fondasi utama pengaruh. Jika lembaga-lembaga strategis Indonesia dipersepsikan lebih dipimpin oleh loyalitas ketimbang keahlian, maka ambisi status Great Power yang ingin diraih Prabowo akan sulit diwujudkan secara nyata.

Di tengah kritik tersebut, terdapat pula fase optimisme yang tumbuh dari inisiatif ekonomi berbasis akar rumput. Program Koperasi Merah Putih menjadi langkah yang cukup berbeda dari pendekatan trickle-down economics. Dengan menargetkan revitalisasi lebih dari 80.000 koperasi desa, pemerintah berupaya membangun perisai ekonomi yang berorientasi pada rakyat untuk menghadapi volatilitas global.

Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyediakan stabilitas domestik yang dibutuhkan guna menopang kebijakan dalam negeri yang berkelanjutan sekaligus mendukung arah kebijakan luar negeri Prabowo. Program ini mengintegrasikan petani dan pelaku usaha kecil ke dalam rantai pasok nasional, sehingga berpotensi mengurangi persoalan ketahanan pangan yang juga menjadi sasaran utama program MBG.

Saat ini, Presiden Prabowo tengah melakukan manuver di atas “tali tinggi”, di mana kritik kerap menutupi capaian dan performanya di dua arena sekaligus. Di tingkat internasional, ia berhasil membangun ulang citra Indonesia sebagai middle power yang proaktif—mampu berdialog dengan Kremlin maupun Gedung Putih, dengan BRICS maupun Board of Peace. Namun di dalam negeri, ia tetap perlu diberi waktu yang adil untuk membuktikan bahwa visi besarnya tidak bertumpu pada fondasi realokasi fiskal yang rapuh atau politik dinasti, melainkan pada arah strategis yang jelas dan berjangka panjang.
Subhan Yusuf, M.A
Analis Kebijakan Luar Negeri dan Kebijakan Publik