-
-
-
Loading
Loading
Penyampaian aspirasi dalam iklim demokrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Namun, mengevaluasi dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran secara adil membutuhkan sudut pandang komprehensif yang berbasis data objektif dan indikator makroekonomi terukur.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia justru berhasil menunjukkan resiliensi ekonomi dan akselerasi pemerataan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil.
Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, stabilitas makroekonomi nasional tetap terjaga solid dengan pertumbuhan yang stabil serta tingkat inflasi yang terkendali. Strategi hilirisasi yang diperluas---termasuk 26 proyek hilirisasi bernilai Rp225 triliun di bawah naungan Danantara---berhasil meningkatkan nilai tambah domestik serta memperkuat penerimaan negara.
Di sektor energi dan logistik, Kementerian ESDM bersama Pertamina konsisten menjaga pasokan BBM nasional, sementara program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terbukti meningkatkan pendapatan nelayan hingga 40--50% dan mampu mendistribusikan langsung puluhan ton komoditas tuna ke pusat-pusat ekonomi nasional.
Narasi mengenai pengabaian aspek sosial-ekonomi berbanding terbalik dengan realisasi program strategis di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran hingga Rp153,2 triliun terus diperluas cakupannya dengan standar tata kelola dan higiene ketat (termasuk tindakan tegas penutupan sementara SPPG yang tidak memenuhi standar SLHS demi keamanan penerima manfaat). Pemerintah juga secara konsisten menempatkan koperasi, UMKM, dan kawasan pedesaan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru guna mengikis ketimpangan sosial secara terstruktur.
Komitmen penegakan hukum dan kedaulatan negara ditunjukkan secara nyata tanpa kompromi. Langkah tegas Bareskrim Polri bersama tim gabungan (BNN, Bea Cukai, Polairud, dan TNI) dalam membongkar penyelundupan 1,16 ton ketamin di Laut Andaman menjadi bukti nyata keberhasilan penindakan kejahatan transnasional.
Di sisi lain, restrukturisasi BUMN serta integrasi lembaga keuangan---termasuk penataan BMKS di bawah pengawasan OJK---mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip good governance dan transparansi pasar modal.
Pemerintah Prabowo-Gibran terus terbuka terhadap kritik yang membangun. Kendati demikian, berbagai capaian konkret dalam kurun waktu dua tahun ini membuktikan bahwa arah kebijakan nasional berada di jalur yang tepat (on the right track) menuju Indonesia Emas, dengan terus memprioritaskan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, serta generasi muda di seluruh pelosok tanah air.