TKD Bukan Dipangkas Sembarangan: Saatnya Daerah Mandiri, Rakyat Lebih Kuat

Belakangan ini ramai kritik soal rencana pemerintah memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Banyak yang langsung panik: “pajak daerah bakal naik”, “rakyat makin terbebani”, bahkan ada yang berteriak “negara bangkrut”. Tapi mari kita jujur—apakah benar sesederhana itu?

1. Pemangkasan Bukan Pemotongan Buta

TKD memang turun dari Rp919 triliun menjadi Rp650 triliun. Tapi ini bukan sekadar “potong anggaran”. Pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi. Selama ini, tidak sedikit TKD yang nyangkut di daerah tanpa terserap maksimal. Dana ada, tapi sering balik lagi ke pusat karena tak digunakan optimal. Jadi, pemangkasan justru untuk mendorong daerah lebih disiplin, bukan asal pangkas.

2. Bukan Daerah yang Dikorbankan, tapi Rakyat yang Diselamatkan

Narasi bahwa pemotongan TKD otomatis bikin pajak daerah melonjak itu menyesatkan. Faktanya, pemerintah pusat sudah menyiapkan program langsung ke rakyat: Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi rumah, hingga dukungan koperasi desa. Artinya, alih-alih lewat birokrasi daerah yang panjang, bantuan turun lebih cepat ke masyarakat. Rakyat justru lebih diuntungkan.

3. Daerah Harus Mandiri, Bukan Ketergantungan Abadi

Mari realistis: sampai kapan daerah hanya mengandalkan transfer pusat? Pemangkasan ini sekaligus jadi sinyal: daerah harus lebih kreatif menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan sumber daya melimpah (tambang, pariwisata, UMKM), terlalu naif kalau daerah masih mengeluh tanpa transfer pusat. Justru ini kesempatan emas untuk membuktikan kemandirian.

4. Utang Negara Bukan untuk Foya-foya

Isu bahwa APBN habis buat bayar utang Rp800 triliun/tahun sering dipelintir. Faktanya, pembayaran itu konsekuensi dari investasi pembangunan besar yang sedang berjalan: infrastruktur, IKN, dan proyek strategis lain. Sama seperti keluarga yang mencicil rumah—apakah itu berarti bangkrut? Tidak. Itu investasi jangka panjang. Yang penting, cicilan tetap jalan, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya kembali ke rakyat.

5. Kritik Boleh, Panik Jangan

Kekhawatiran DPR soal pelayanan publik sah-sah saja. Tapi menganggap rakyat akan langsung meledak karena TKD dipangkas itu berlebihan. Pemerintah justru mengalihkan belanja agar lebih tepat sasaran. Kalau ada masalah teknis di daerah, solusinya bukan menambah dana tanpa henti, tapi memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas.

Pemangkasan TKD bukan kabar buruk seperti yang digembar-gemborkan. Ini bagian dari strategi besar: efisiensi, percepatan program langsung ke rakyat, dan dorongan agar daerah lebih mandiri. Rakyat tetap jadi prioritas, justru dengan cara yang lebih cepat dan tepat.

Jadi, daripada panik, mari kawal bersama agar anggaran benar-benar dipakai untuk rakyat. Karena yang sedang dibangun bukan sekadar angka APBN, tapi kemandirian ekonomi bangsa.