Wakil Bupati Sorong Selatan Terima Aspirasi Hutan Adat Distrik Konda

TEMINABUAN — Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menerima aspirasi masyarakat adat Distrik Konda pada Senin 21 September 2026. Langkah ini adalah wujud komitmen nyata pemerintah dalam melindungi hak ulayat dan ruang hidup warga setempat.

Pertemuan harmonis tersebut berlangsung di Aula Bappeda Kampung Keyen dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory.

Turut hadir dalam agenda penting ini Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yohan Hendrik Kokorule beserta puluhan tokoh masyarakat adat.

Perwakilan warga yang hadir menyampaikan aspirasinya berasal dari empat kelompok yakni Subsuku Gemna, Afsya, Nakna, dan Yaben dari wilayah Distrik Konda.

Mereka menyuarakan harapan agar pemerintah daerah mempercepat penetapan status hutan adat yang selama ini menjadi identitas serta sumber kehidupan warga secara turun-temurun.

Masyarakat juga meminta pemerintah membantu mengevaluasi izin konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai bersinggungan dengan kawasan adat mereka.

Merespons masukan tersebut Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik yang berpihak pada rakyat.

Ia memastikan seluruh persoalan terkait investasi dan hak kelola hutan akan dikoordinasikan secara terbuka transparan melalui musyawarah tingkat desa.

"Pemerintah daerah akan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan tidak semata-mata mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemerintah," tegas Yohan Bodory.

Sebagai langkah nyata pemerintah daerah telah membentuk tim koordinasi khusus yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati guna memastikan penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yohan Hendrik Kokorule menambahkan bahwa wilayah Konda dan Nakna diproyeksikan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Rencana strategis jangka panjang berupa pengembangan infrastruktur serta pelabuhan berskala besar di kawasan tersebut akan terus diselaraskan dengan kearifan lokal.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka peluang kesejahteraan masyarakat namun aspirasi warga tetap menjadi bagian utama yang harus diperhatikan," ujar Yohan Hendrik Kokorule.

Jajaran pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berjanji untuk terus hadir sebagai fasilitator yang mampu menjembatani harmoni antara kemajuan iklim investasi dan pelestarian ruang adat.