Warga Adat Suku Srer Tolak Investasi Air Kemasan di Sungai Sembra

SEREMUK — Masyarakat adat Suku Srer menolak keras rencana investasi pabrik air minum kemasan di kawasan wisata Sungai Sembra Sorong Selatan pada Senin 26 Oktober 2026. Mereka mendesak musyawarah adat digelar lebih dahulu.

Agenda sosialisasi investasi tersebut berlangsung di dalam area pagar kawasan wisata Sungai Sembra Kampung Srer Distrik Seremuk.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh investor bernama Andi bersama Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Namun di lapangan agenda ini terkesan memaksakan kehendak sepihak terhadap warga lokal setempat.

Pasalnya masyarakat adat secara internal belum melaksanakan prosesi gelar tikar adat untuk membahas pembagian hak perlindungan dari masing masing marga Suku Srer.

Usai pertemuan antara pihak investor pemerintah dan sebagian kecil warga yang setuju Gubernur beserta Bupati Sorong Selatan langsung bergegas menemui massa aksi.

Keduanya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat adat yang menolak keras investasi tersebut.

Mewakili massa aksi tokoh pribumi Fredrik Serkadifat menegaskan penolakan mutlaknya. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui apalagi menerima undangan terkait kedatangan para pejabat untuk membahas investasi di tanah kelahirannya.

"Saya sampaikan ke Bapak Gubernur dan Ibu Bupati saya sebagai orang tua dan pribumi di Kali Sembra hari ini menolak secara murni kehadiran perusahaan ini," tegas Fredrik Serkadifat.

Senada dengan hal itu tokoh pemuda adat Suku Srer Karolis Kalilago menyoroti dampak kerusakan ruang hidup masyarakat jika perusahaan dibiarkan beroperasi bebas. Ia mengingatkan seluruh pihak bahwa wilayah luasan peta adat Suku Srer sangatlah kecil.

"Kita tolak seratus persen karena ini merusak lingkungan. Kalau perusahaan masuk nanti masyarakat mau hidup di mana anak-anak kita ke depan mau dikasih lingkungan yang bagaimana," ujar Karolis Kalilago menegaskan.

Dalam aksi damai tersebut massa juga membentangkan spanduk berisi kritik tajam menyinggung hilangnya hak kelola hutan warga Papua.

Kutipan di spanduk itu mengkritik keras fenomena di mana masyarakat asli perlahan-lahan hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.

Merespons desakan luar biasa tersebut Gubernur Elisa Kambu menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas masuknya investor. Ia mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama merumuskan jalan tengah terbaik melalui musyawarah.

"Saya bawa investor untuk membantu masyarakat di sini jadi mari kita musyawarah. Karena banyak dan sebagian besar juga sudah menerima yang penting investasi ini baik dan bukan merusak," jelas Elisa Kambu di hadapan massa aksi.

Sementara itu Ketua Dewan Adat Knaisamus Fredrik Sagisolo meminta dengan tegas agar segala bentuk aktivitas investasi ditunda untuk sementara waktu.

"Investor dan pemerintah saya harap jangan beroperasi dulu sebelum Suku Srer melaksanakan gelar tikar adat agar kami bisa mengatur hak dari masing-masing marga," pungkas Fredrik Sagisolo.