Dua Tahun Prabowo-Gibran: Dari Ketahanan Pangan Hingga Jutaan Penerima Manfaat, Ini Capaian Program

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Dalam periode tersebut, pemerintah mendorong berbagai program strategis di bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perumahan, hilirisasi industri, hingga penguatan ekonomi desa. Sejumlah capaian yang dilaporkan pemerintah menunjukkan upaya memperkuat kemandirian nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Meski demikian, keberhasilan program-program tersebut tetap perlu diukur melalui keberlanjutan pelaksanaan, pemerataan manfaat, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di sektor pangan, produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut memungkinkan Indonesia tidak mengimpor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025. Untuk mendukung produktivitas petani, pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk sebesar 20 persen. Sementara itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan menjangkau 1.386 lokasi pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, fasilitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada sektor energi, penggunaan biodiesel B40 dilaporkan mampu menghemat devisa sebesar Rp130,21 triliun. Pemerintah juga mencatat realisasi produksi siap jual atau lifting minyak bumi pada 2025 kembali memenuhi target APBN, sebuah capaian yang menurut Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menjadi yang pertama sejak 2016. Selain itu, pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) serta memperluas Program Listrik Desa untuk menjangkau wilayah terpencil. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperluas akses listrik bagi masyarakat.

Di bidang pendidikan, pemerintah menyelesaikan revitalisasi 16.167 sekolah sepanjang 2025. Target revitalisasi ditingkatkan menjadi 51.744 sekolah pada 2026, dengan melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja melalui skema swakelola. Pemerintah juga menaikkan tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus bagi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Di samping itu, Program Sekolah Rakyat dihadirkan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau 57 juta penerima manfaat. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas fasilitas pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, keamanan pangan, dan efektivitas program dalam mendukung perkembangan peserta didik.

Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan telah menjangkau lebih dari 106,3 juta warga. Pemerintah juga memperluas fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 22 rumah sakit baru disebut telah beroperasi. Sementara itu, kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 80,6 persen dari total 285 juta peserta. Pemerintah turut mengalokasikan tambahan dana Rp20 triliun dari APBN 2026 untuk mendukung mutu dan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan. Capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga medis, serta kemudahan akses bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam juga menjadi salah satu agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui Danantara, pemerintah menyiapkan 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri, memperkuat industri nasional, dan membuka peluang penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya atau under-invoicing, sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa hasil ekspor.

Di bidang perumahan, realisasi fisik Program 3 Juta Rumah secara nasional tercatat mencapai 324.213 unit hingga pertengahan 2026. Pemerintah melanjutkan dukungan pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hunian layak. Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau program bedah rumah juga ditingkatkan menjadi Rp8,59 triliun pada 2026, dengan sasaran memperbaiki 400.000 rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depan, percepatan pembangunan dan perbaikan rumah perlu disertai ketepatan sasaran penerima, ketersediaan lahan, serta keterjangkauan biaya hunian.

Penguatan ekonomi kerakyatan turut dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bakom RI mencatat sebanyak 10.070 koperasi telah beroperasi, dengan fungsi yang dirancang sebagai pusat distribusi dan pemasaran hasil pertanian sekaligus penggerak ekonomi desa. Di bidang penegakan hukum dan pengelolaan kawasan hutan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dilaporkan berhasil menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan. Total penerimaan negara yang disetorkan melalui upaya tersebut mencapai Rp52 triliun hingga tahap kedelapan. Kedua agenda ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat lokal sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Prabowo-Gibran bukan hanya mempertahankan capaian yang telah dilaporkan, melainkan juga memastikan setiap program memberikan hasil yang terukur dan dirasakan secara merata. Peningkatan produksi pangan perlu berjalan seiring dengan kesejahteraan petani, perluasan akses pendidikan harus diikuti perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi perlu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Transparansi data, evaluasi independen, pengawasan anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, dua tahun pemerintahan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan nasional yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.