Pemerintah Diminta Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa Terdampak Bencana

Banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menelan banyak korban jiwa serta menghancurkan banyak infrastruktur.

Tidak hanya itu, korban selamat pun harus kehilangan harta benda milik mereka untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat kebijakan untuk meringankan uang kuliah tunggal (UKT) serta memberikan dispensasi akademik bagi mahasiswa terdampak bencana.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya dan memanfaatkan alokasi dana darurat APBN," kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

Menurut Fikri, dana darurat tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang terdampak bencana.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta BRIN. Rapat tersebut membahas langkah-langkah komprehensif penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak.

Fikri menjelaskan, berdasarkan data awal Kementerian Pendidikan Tinggi, sedikitnya 6.437 civitas academica terdampak langsung bencana, dengan sekitar 30 perguruan tinggi mengalami kerusakan infrastruktur.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebanyak 1.009 satuan pendidikan telah menerima bantuan awal senilai sekitar Rp 4 miliar. Dana pemerintah itu juga dapat disalurkan untuk keringanan biaya UKT melalui mekanisme pendanaan darurat yang sah.

Selain menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB, Fikri menilai pemerintah juga dapat menggunakan pos bagian anggaran bendahara umum negara (BA-BUN) dengan persetujuan Presiden.

Skema ini dinilai Fikri terbukti efektif saat pandemi Covid-19 untuk subsidi kuota internet dan bantuan pendidikan.

Dengan adanya ragam skema ini, kata dia, diharapkan beban para korban bencana di bidang pendidikan bisa diringankan sehingga mereka dapat fokus menjalani proses pemulihan pascabencana.

Sumber: beritasatu.com