-
-
-
Loading
Loading
SORONG – Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan tanah seluas 10 hektare kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya untuk mendukung pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya. Hibah tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan sertifikat tanah. Kegiatan tersebut berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hibah tanah tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kepolisian di provinsi yang baru terbentuk tersebut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas Polda Papua Barat Daya akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan pembangunan markas komando. Sementara itu, pengembangan fasilitas pendukung lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berupaya bersama Polda untuk mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan fiskal,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur juga mengungkapkan adanya aspirasi dari Bupati Sorong mengenai kemungkinan pemanfaatan kembali markas Polres yang saat ini sedang dibangun apabila nantinya Polda Papua Barat Daya berpindah ke lokasi baru.
Namun, rencana tersebut masih berupa wacana dan akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Selain pembangunan fisik, Gubernur berharap proses administrasi peralihan hak kepemilikan tanah untuk kepentingan Polri dapat memperoleh dukungan dari instansi pertanahan. Dengan demikian, seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan hukum.
Kapolda Apresiasi Dukungan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong atas dukungan terhadap pembangunan fasilitas kepolisian di wilayah tersebut.
Kapolda menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Polri tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas organisasi, kolaborasi antarlembaga, serta penerapan community policing atau pemolisian masyarakat.
Menurutnya, pendekatan pemolisian masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat guna menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Barat Daya.
Ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi Polda Papua Barat Daya, termasuk usulan peningkatan status menjadi Polda Tipe A.
Kapolda menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kompleksitas persoalan keamanan, keberadaan garnisun militer besar, serta posisi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Papua membutuhkan dukungan personel dan anggaran yang memadai.
“Polda Papua Barat Daya saat ini baru memenuhi sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) yang berjumlah 9.000 personel. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Keterbatasan jumlah personel tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan perlindungan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Pembangunan Mako Polda dan Rumah Sakit Diprioritaskan
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menyampaikan bahwa dukungan anggaran untuk pembangunan Mako Polda Papua Barat Daya dan rumah sakit telah disiapkan untuk tahun mendatang.
Setelah pembangunan kedua fasilitas tersebut, pengembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Satuan Brigade Mobil (Brimob) direncanakan dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran.
Pengembangan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan organisasi kepolisian, baik dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Kapolda mengungkapkan rencana pengembangan tourism police atau polisi pariwisata sebagai salah satu inisiatif untuk menjawab kebutuhan wilayah Papua Barat Daya.
Program tersebut diharapkan dapat mendukung keamanan kawasan wisata, memberikan rasa aman kepada wisatawan, serta mendorong terciptanya lingkungan pariwisata yang kondusif.
Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata alam dan bahari, Papua Barat Daya membutuhkan dukungan keamanan yang memadai agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sinergi Pemerintah dan Polri untuk Pelayanan Masyarakat
Hibah tanah seluas 10 hektare dari Pemerintah Kabupaten Sorong menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur kepolisian di Provinsi Papua Barat Daya.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan Mako Polda Papua Barat Daya sekaligus memperkuat kesiapan kelembagaan Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kapasitas personel, Polda Papua Barat Daya diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta menjaga keamanan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.