DPD IMM Papua Barat Daya Tuntut Investigasi Transparan Kasus MBG di SMP Muhammadiyah Al-Amin

SORONG, — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Papua Barat Daya meminta penanganan dugaan gangguan kesehatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong dilakukan secara transparan dan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi (22/9/2026).


Ketua Umum DPD IMM Papua Barat Daya, Samran Palapa Adji, mengatakan pihaknya meminta agar pihak sekolah tidak disudutkan sebelum hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan diketahui.


"Kami meminta semua pihak menahan diri dan menunggu hasil uji laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan penyebab kejadian dan langkah selanjutnya," ujar Samran.


Dalam pernyataannya, DPD IMM Papua Barat Daya menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:


1. Meminta penghentian tekanan terhadap pihak SMP Muhammadiyah Al-Amin.
IMM meminta agar pihak sekolah tidak disudutkan atau ditekan sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi. Menurut IMM, penelusuran dugaan gangguan kesehatan perlu diarahkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG.


2. Mendesak seluruh pihak menunggu hasil uji laboratorium.
IMM meminta masyarakat dan instansi terkait menahan diri dari spekulasi sampai hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dikeluarkan secara resmi. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan penyebab kejadian dan langkah penanganan selanjutnya.


3. Mendesak investigasi menyeluruh terhadap SPPG dan meminta tindakan tegas apabila terbukti lalai.
IMM meminta pemeriksaan mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah.


IMM menyatakan apabila hasil investigasi resmi membuktikan adanya kelalaian dalam pengelolaan makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut, pihak berwenang harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. IMM juga meminta operasional SPPG Malaimsimsa Klabulu dievaluasi dan, apabila memenuhi dasar hukum, dapat dihentikan.


"Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dalam manajemen pangan, kami meminta ada tindakan tegas sesuai aturan. Keselamatan siswa harus menjadi perhatian utama," kata Samran.


DPD IMM Papua Barat Daya juga meminta Satgas MBG dan instansi terkait menyampaikan perkembangan investigasi secara terbuka kepada publik.


Sementara itu, penyebab dugaan gangguan kesehatan tersebut belum dapat disimpulkan sebelum hasil uji laboratorium dan investigasi resmi diumumkan. Karena itu, IMM mengimbau masyarakat menunggu informasi yang telah terverifikasi dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan spekulasi.