JAYAPURA, – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Deks Papua mendesak Presiden RI memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik anggota TNI-Polri yang diduga terlibat dalam pengrusakan sasi adat salib hitam di Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Desakan tersebut menyusul kembali terjadinya pengrusakan sasi adat pada 21 November 2026 di kawasan pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). LBH menyebut tindakan tersebut melibatkan oknum anggota TNI, Brimob, Kopassus dan Polsek Okaba bersama sejumlah masyarakat pendukung pembangunan.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 21 November 2026, LBH menilai tindakan pengrusakan tersebut tidak hanya melanggar hak masyarakat adat, tetapi juga berpotensi memperkeruh konflik sosial terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam di wilayah adat Malind.
LBH menegaskan, pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer tersebut masih dalam proses hukum di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado. Proses banding diajukan oleh lima masyarakat adat Malind pada 2 Oktober 2026 dan telah mendapat tanggapan dari Bupati Merauke serta Kementerian Pertahanan RI pada 19 Oktober 2026.
Karena itu, LBH mempertanyakan tindakan aparat yang diduga terlibat dalam pengrusakan sasi adat di lokasi pembangunan, sementara proses hukum terkait proyek tersebut masih berjalan.
LBH juga mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran terhadap masyarakat adat di kawasan tersebut telah terjadi berulang kali sepanjang 2026. Peristiwa yang dicatat antara lain pengrusakan dan pembakaran rumah masyarakat adat pada 26 Januari, pengrusakan sasi adat pada Maret, pembakaran sasi adat pada 31 Oktober, pengrusakan pada 4 November, serta dugaan pengancaman terhadap pemilik tanah adat pada 7 November.
Sejumlah kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Merauke. Namun, LBH menyatakan hingga siaran pers diterbitkan, belum ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pengrusakan dan pembakaran tersebut.
Laporan pengrusakan dan pembakaran sasi adat pada 31 Oktober serta pengrusakan pada 4 November 2026 telah disampaikan ke Polres Merauke pada 9 November 2026 dengan nomor STPLP/646/XI/2026/Reskrim.
LBH menilai lambannya penanganan laporan tersebut berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat adat terhadap penegakan hukum, terlebih pengrusakan sasi adat kembali terjadi pada 21 November 2026.
Dalam siaran persnya, LBH turut menyoroti dugaan keterlibatan aparat dalam mendukung kepentingan pembangunan dan bisnis di kawasan tersebut. Mereka menilai tindakan itu berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum serta menempatkan aparat sebagai pihak yang memperkeruh konflik antara masyarakat adat dan kepentingan pembangunan.
LBH meminta Presiden memerintahkan penghentian pembangunan jalan 135 kilometer selama proses hukum masih berlangsung. Panglima TNI dan Kapolri juga didesak mengambil tindakan terhadap anggota yang diduga terlibat dalam pengrusakan sasi adat maupun pelanggaran hak masyarakat adat.
Selain itu, LBH meminta Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan memastikan penanganan dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Gubernur Papua Selatan, DPR Papua Selatan dan lembaga terkait juga didesak membentuk pansus untuk menangani konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam.
LBH menegaskan perlindungan hak masyarakat adat dan penegakan hukum harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah adat yang masih menghadapi sengketa.
Sumber: Siaran Pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Deks Papua Nomor 002/YLBHI-DP/XI/2026, tertanggal 21 November 2026.