-
-
-
Loading
Loading
Berdasarkan analisis WALHI, periode 1–24 Agustus 2026, terdeteksi 202.848 titik hotspot di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 12.165 merupakan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Tren harian juga menunjukkan dua lonjakan tajam, yakni 872 titik pada 8 Agustus, 1.330 titik pada 19 Agustus, dan 1.046 titik pada 22 Agustus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intensitas kebakaran meningkat menjelang akhir Agustus dan belum menunjukkan tanda mereda.
Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah hotspot high confidence, yaitu sebanyak 4.472 titik. Kondisi karhutla di wilayah Kalimantan juga menunjukkan skala yang signifikan. Berdasarkan sektor, 573 hotspot berasal dari sektor perkebunan/sawit dan 251 hotspot dari sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah titik hotspot pada periode 1 Mei hingga 18 Agustus 2026, ditemukan sebanyak 3.219 titik hotspot yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 304 titik atau sekitar 9,4% teridentifikasi berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit.
Ancaman Karhutla di Region Sumatera
Luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai sekitar 16.277,5 hektare dengan 653 titik hotspot. Dari jumlah tersebut, sebanyak 539 titik berada di kawasan budidaya dan kawasan lindung, sedangkan 193 titik hotspot teridentifikasi berada pada 34 areal korporasi yang bergerak di sektor perkebunan kayu dan kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Daerah Riau, Eko Yunanda menyampaikan "karhutla yang terus menerus terjadi membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat dalam karhutla, sehingga penting bagi kami untuk mendesak KAPOLDA Riau melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara serius bagi korporasi serta mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan karhutla."
Periode1 hingga 23 Agustus 2026 di Provinsi Jambi, menunjukkan adanya 49 titik hotspot dengan nilai Fire Radiative Power (FRP) di atas 50 yang terpantau melalui berbagai sensor satelit. Dari total tersebut, sebanyak 25 titik panas terdeteksi berada langsung di ekosistem lahan gambut, yang menandakan tingginya kerawanan kebakaran. Sebagian besar dari sebaran titik api berintensitas tinggi berada di dalam konsesi perusahaan, dengan pembagian akumulasi berupa 22 titik hotspot berada di dalam wilayah kerja PBPH dan 17 titik hotspot berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
Di Provinsi Sumatera Selatan, teridentifikasi sedikitnya 1.091 titik hotspot di wilayah konsesi perusahaan pada periode 1–21 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 524 titik berada pada 17 perusahaan yang memiliki Perizinan PBPH/HTI, sedangkan 567 titik lainnya tersebar pada 47 perusahaan perkebunan. “Kegagalan mencegah karhutla pada akhirnya dibayar oleh masyarakat. Data yang dihimpun WALHI Sumsel mencatat 259.297 jiwa warga Sumatera Selatan menjadi korban ISPA akibat paparan asap karhutla. Pada saat yang sama, karhutla telah mengganggu kualitas udara, kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampaknya juga tidak dirasakan secara merata. Perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang sangat rentan”. Ungkap Ersyah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan.
Episentrum Karhutla Terbaru di Region Papua
Maikel Direktur Eksekutif WALHI Papua menyampaikan bahwa Papua saat ini telah menjadi epicentrum baru karhutla. “Kami melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua, juga disebabkan karena massifnya alihfungsi lahan untuk program strategis nasional yakni food estate, khususnya di Papua Selatan dan Merauke yang membuka hutan sekitar 2,5juta hektar. Temuan kami mencatat, sebanyak 691 titik hotspot tingkat kepercayaan tinggi (high confidence), yang mana sebarannya didominasi di wilayah Papua Selatan sebanyak 578 titik. Pola ini mengindikasikan persoalan pencegahan yang persisten, bukan sekadar insiden tunggal. Di wilayah administratif Papua Selatan, sebanyak 65 titik api terdeteksi berada langsung di dalam konsesi 11 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).