-
-
-
Loading
Loading
AIMAS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat peran sebagai mediator dalam menjaga toleransi, persatuan, dan stabilitas sosial menjelang dinamika politik tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si., dalam pertemuan bersama FKUB yang berlangsung di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat (30/10/2026).
George mengatakan FKUB memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang sejuk di tengah masyarakat, terutama ketika memasuki situasi politik yang berpotensi memunculkan persoalan berbasis identitas, daerah, maupun keagamaan.
Menurutnya, seluruh unsur FKUB perlu mulai menyusun program-program strategis sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan persoalan sosial yang dapat berkembang seiring meningkatnya aktivitas politik.
Ia berharap FKUB mampu menjadi mediator dengan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan serta menjaga hubungan harmonis antarumat beragama.
Memasuki penghujung 2026, Kesbangpol juga mendorong evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sekaligus mempersiapkan agenda kerja untuk tahun 2027.
George menjelaskan, dinamika politik dapat memunculkan berbagai isu negatif apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi lintas elemen masyarakat dinilai penting untuk mencegah berkembangnya persoalan yang dapat mengganggu kerukunan.
Pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari agenda rutin untuk menghimpun berbagai persoalan keumatan dari masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Melalui pertemuan itu, setiap perwakilan FKUB diharapkan dapat menyampaikan perkembangan situasi di wilayah masing-masing, sehingga pemerintah bersama unsur terkait dapat merumuskan langkah pencegahan dan antisipasi secara tepat.
George berharap kolaborasi antara pemerintah dan FKUB terus diperkuat untuk menjaga nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kesatuan masyarakat hingga seluruh tahapan politik dan pelaksanaan pemilu mendatang berakhir pada 2030.