Loading
Sejumlah artis dan pekerja seni menjadi sorotan setelah menghadiri perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026. Kehadiran mereka bahkan memunculkan seruan cancel culture di media sosial. Sebagian warganet mengaitkan kehadiran tersebut dengan dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, kehadiran artis dalam perayaan HUT RI di Istana bukanlah sesuatu yang baru. Pada peringatan kemerdekaan di masa pemerintahan sebelumnya, pekerja seni, musisi, dan sejumlah figur publik juga hadir dalam berbagai kegiatan kenegaraan untuk memeriahkan perayaan HUT RI.
Artinya, kehadiran mereka tidak semestinya selalu dimaknai sebagai dukungan politik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ada konteks yang lebih sederhana, yaitu mereka hadir sebagai bagian dari masyarakat untuk merayakan hari kemerdekaan.
Istana Negara dalam peringatan HUT RI merupakan bagian dari ruang kenegaraan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pejabat negara, veteran, atlet, pelajar, tokoh masyarakat hingga para pekerja seni.
Karena itu, kehadiran artis dalam perayaan kemerdekaan merupakan hal yang wajar. HUT RI bukan milik pemerintah, bukan milik partai politik, dan bukan milik kelompok tertentu. HUT RI adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Berbeda pilihan politik tentu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap berbagai kebijakan.
Namun, menghadiri sebuah acara kenegaraan tidak otomatis berarti seseorang menyetujui seluruh kebijakan pemerintah. Begitu pula sebaliknya, mengkritik pemerintah tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan hak untuk ikut merayakan hari kemerdekaan.
Karena itu, menjadikan kehadiran artis di Istana sebagai alasan untuk menyerukan pemboikotan atau cancel culture justru berpotensi mempersempit makna perayaan kemerdekaan itu sendiri.
Kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan perbedaan, bukan alasan untuk saling menjauh.
Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan politik. Tetapi ketika Merah Putih dikibarkan, kita tetap memiliki kemerdekaan yang sama.
Dari Aceh sampai Papua, HUT Republik Indonesia adalah milik kita semua.