Loading
Estonia, sebuah negara di kawasan Eropa Utara, berencana memberikan identitas digital layaknya "KTP" kepada agen kecerdasan buatan (AI).
Agen AI merupakan teknologi kecerdasan buatan yang bisa bertindak secara otonom dan intervensi manusia yang minim.
Nah, dengan memberikan "KTP", pemerintah Estonia ingin agar agen AI dapat bertindak atas nama manusia secara legal dan terverifikasi, sekaligus memastikan ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Estonia telah mengusulkan pengembangan kode identitas digital khusus yang dapat digunakan agen AI saat menjalankan tugas atas nama pengguna.
Meski mekanisme penerapannya belum dijelaskan secara rinci, inisiatif ini dilaporkan telah mendapat dukungan dari dewan penasihat AI nasional Estonia, Eesti.ai.
Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal menilai rencana pemberian identitas digital diperlukan seiring meningkatnya kemampuan agen AI yang kini tidak hanya mampu menghasilkan jawaban, tetapi juga menjalankan berbagai tugas digital atas nama manusia.
Menurut Michal, di masa depan, AI akan semakin sering digunakan untuk menyusun laporan, menyiapkan dokumen deklarasi, hingga berinteraksi dengan berbagai sistem informasi.
Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang bertindak atas naam siapa, hak apa yang dimiliki, serta siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan AI.
Pemerintah Estonia juga menilai, pemberian identitas digital dan kewenangan terbatas kepada agen AI dapat membantu mencegah situasi yang tidak diinginkan.
"Harus jelas siapa yang bertindak atas nama siapa, hak apa yang dimiliki, dan siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab," tutur Michal, sebagaimana dikutip KompasTekno dari The Register.
Adapun jika rencana ini terealisasi, Estonia mengeklaim bahwa mereka akan menjadi negara pertama di dunia yang menciptakan identitas digital khusus bagi agen AI.
Pembahasan mengenai pemberian identitas digital dan tanggung jawab hukum agen AI sebenarnya tidak hanya terjadi di Estonia.
Dua pekan lalu, Presiden Javier Milei dari Argentina juga mendukung gagasan regulasi yang memungkinkan pembentukan "korporasi non-manusia" yang dikelola perangkat lunak dengan status tanggung jawab terbatas (limited liability).
Di kalangan akademisi dan industri teknologi, pembahasan mengenai identitas digital untuk agen AI juga mulai diperbincangkan.
Pada Mei lalu, sejumlah peneliti yang tergabung dalam proyek di bawah naungan OWASP mengusulkan sistem bernama Agent Name Service yang dirancang untuk menemukan interoperabilitas antar agen AI.
Sumber: kompas.com