Pemerintah Percepat Penanganan Gempa NTT, Bantuan hingga Pemulihan Infrastruktur Dikerahkan

Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Sejak hari pertama, penanganan diarahkan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pengungsi, distribusi logistik, serta pemulihan infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar tim gabungan dan bantuan segera dikerahkan ke wilayah terdampak.

Operasi tersebut melibatkan BNPB, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta BUMN seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Pemerintah membentuk posko nasional di Halim Perdanakusuma, sementara posko di Labuan Bajo melayani Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Posko Maumere digunakan untuk mendukung penanganan Sikka, Ende, dan Nagekeo. Skema ini ditujukan untuk mempercepat distribusi bantuan di tengah karakter geografis NTT yang membuat penanganan harus menjangkau wilayah yang tersebar.

Dukungan logistik juga terus diperkuat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pada 16 Agustus bahwa tambahan 25 ton logistik telah tiba pada hari kedua penanganan sehingga total bantuan yang dikirim pemerintah mencapai 52 ton. Bantuan mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan didistribusikan melalui berbagai moda transportasi. Pada saat yang sama, pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan agar masyarakat yang mengalami luka maupun membutuhkan pelayanan medis dapat segera ditangani.

Penanganan tidak berhenti pada kebutuhan pengungsi. Kementerian Pekerjaan Umum turut bergerak menangani dampak gempa terhadap konektivitas. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT melakukan pemantauan dan penanganan titik longsor pada sejumlah ruas jalan nasional, termasuk ruas Ruteng sampai batas Kabupaten Manggarai serta Aegela sampai batas Kota Ende. Pemulihan akses menjadi penting karena kondisi jalan menentukan kelancaran mobilisasi personel, alat, dan bantuan menuju masyarakat terdampak.

Kepala BNPB juga menginstruksikan delapan langkah strategis penanganan darurat dengan perhatian pada enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Langkah tersebut mencakup penguatan status kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pengelolaan pengungsian hingga percepatan pemulihan. Di Manggarai, pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat selama 90 hari, mulai 15 Agustus hingga 13 November 2026.

Dukungan pemerintah juga disiapkan untuk tahapan berikutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Agustus 2026 menegaskan kesiapan pemerintah memberikan dukungan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihan. Dengan koordinasi pusat dan daerah, distribusi logistik, pemulihan konektivitas, pelayanan kesehatan serta dukungan fiskal, penanganan gempa NTT diarahkan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga membangun landasan bagi rehabilitasi dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.