Loading
TAMBRAUW - Perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga menjadi perhatian dalam Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw, pada 18–19 November 2026 di Aula Convention Center, Fef.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk membahas berbagai persoalan anak dan keluarga, sekaligus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan kekerasan, pendampingan, serta pemenuhan hak anak di Kabupaten Tambrauw.
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Asisten I Kabupaten Tambrauw, Karel Nauw, S.Pd., yang mewakili Bupati Tambrauw. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pimpinan OPD terkait, perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan Bank Papua Cabang Tambrauw, pemuka agama, tokoh perempuan, kepala sekolah tingkat PAUD hingga SMA, serta perwakilan Polres Tambrauw.
Kegiatan juga diisi penampilan kreativitas anak-anak sekolah, pertunjukan fragmen, serta tarian dari kaum perempuan yang tergabung dalam sanggar sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Materi sosialisasi disampaikan oleh dr. Lenny F. Hae, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw, serta Beyum Antonela Baru, Ketua PSW YPPK-KMS Tambrauw. Keduanya membahas pentingnya perlindungan anak, penguatan peran orang tua, serta keterlibatan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Dalam sesi diskusi, peserta mendorong agar PUSPAGA tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi berkembang menjadi pusat konsultasi, edukasi dan pendampingan yang dapat diakses masyarakat hingga tingkat distrik dan kampung.
Maria Baru, tokoh perempuan sekaligus Kepala PAUD N1 Fef, menyoroti kendala tim pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dibentuk, namun belum memiliki dasar hukum dan surat keputusan (SK) pengangkatan.
Ia meminta adanya kejelasan status kelembagaan serta mekanisme koordinasi tim pendampingan dengan PUSPAGA agar penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, tokoh masyarakat Albert Bofra menegaskan bahwa penanganan persoalan anak di Tambrauw membutuhkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga pembinaan, edukasi dan pendampingan dengan memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.
Ia berharap sosialisasi PUSPAGA dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga adat dan masyarakat, sehingga penanganan persoalan anak dapat mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai adat.
Feronika Bame dari BAPPEDA juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD dalam perlindungan anak, termasuk pemberdayaan perempuan dan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, pemenuhan hak anak, ketersediaan pelayanan dan fasilitas pendukung tumbuh kembang generasi muda perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia turut menyoroti persoalan anak usia sekolah yang terlibat dalam konsumsi minuman keras dan meminta adanya penanganan serius melalui program lintas sektor.
Hal senada disampaikan Yosephin Bame dari Komunitas Sanggar Perempuan Adat Trinitas. Ia mengungkapkan masih adanya anak usia SMP yang terlibat konsumsi minuman keras serta perlunya pembinaan terhadap generasi muda dan orang tua, khususnya di wilayah Selemkai–Mubrani.
Dari kalangan pendidikan, Ortisan Kinho, guru SMA Negeri 1 Fef, mengusulkan agar PUSPAGA turut mengembangkan edukasi pencegahan kehamilan usia anak serta sosialisasi bahaya minuman keras bagi anak di bawah umur. Menurutnya, pembinaan perlu dilakukan sejak dini dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sekolah.
Berbagai masukan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan bersama pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga adat dan dunia pendidikan.
PUSPAGA diharapkan dapat menjadi sarana edukasi pengasuhan, konsultasi keluarga, pencegahan kekerasan serta pendampingan terhadap anak dan orang tua. Penguatan kelembagaan, kejelasan dasar hukum tim pendamping, koordinasi lintas sektor dan pemerataan pelayanan hingga kampung juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan tersebut.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan anak dan ketahanan keluarga di Kabupaten Tambrauw, sehingga generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, terlindungi dan memiliki masa depan yang lebih baik.