Dampak Pemasangan Seng, 10 Travel Agen Batalkan Kunjungan ke DTW Jatiluwih

Pemasangan seng di areal persawahan akibat penutupan belasan bangunan ilegal di kawasan Jatiluwih mulai berdampak pada kunjungan wisatawan. Sejak dua hari terakhir, sedikitnya 10 travel agen membatalkan jadwal kunjungan ke Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih karena khawatir terjadi aksi protes maupun konflik di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Manager DTW Jatiluwih, I Ketut Purna alias John. Ia mengatakan pembatalan kunjungan terjadi karena para agen mengira sedang berlangsung aksi demonstrasi terkait pemasangan seng tersebut.

“Ya ada pengaruhnya. Sejak kemarin sudah ada lebih dari 20 agen yang menelepon dan membatalkan kunjungan karena dikira ada demo,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (7/12).

John menegaskan persoalan pemasangan seng bukan kewenangan manajemen operasional DTW Jatiluwih, melainkan tanggung jawab Badan Pengelola.

“Tugas utama kami adalah mendatangkan tamu, menjaga keuangan, dan memastikan wisatawan puas,” tegasnya.

Untuk menghindari dampak yang semakin meluas, manajemen DTW berencana segera bersurat kepada Badan Pengelola agar persoalan tersebut ditangani dengan cepat.

“Jangan sampai berlarut-larut karena ini bisa mencoreng citra Jatiluwih,” ujarnya.

Menurut informasi, aksi pemasangan seng dilakukan oleh kelompok petani yang terdampak penertiban 13 bangunan ilegal di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun John menegaskan pembangunan gubuk sederhana di area persawahan sebenarnya diperbolehkan sesuai aturan yang pernah dikeluarkan Mantan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti.

Ia menjelaskan, petani diperbolehkan membangun gubuk berukuran 3 x 6 meter sebagai tempat berteduh, menyimpan alat pertanian, kandang sapi, atau lokasi beristirahat saat bekerja.

“Sekarang kalau dimanfaatkan untuk berjualan juga boleh, asal bentuknya tetap gubuk, bukan bangunan permanen,” jelasnya.

Ia mengingatkan bangunan permanen dapat mengancam status Jatiluwih sebagai Warisan Dunia UNESCO.

“Kita tidak mau ditinggal UNESCO. Ini untuk keberlanjutan anak cucu,” tegasnya.

John juga memaparkan berbagai dukungan yang telah diberikan manajemen kepada para petani dan tempek di kawasan Jatiluwih. Antara lain bantuan bibit gratis, pupuk urea sesuai kebutuhan pekaseh, dana upacara (ngusaba) agung sebesar Rp 30 juta per tempek, dan Rp 7 juta untuk ngusaba alit. Mulai Desember 2025, manajemen juga menyiapkan bantuan olah lahan Rp 2,5 juta per hektare.

Sejak Mei 2025, kontribusi rutin untuk sejumlah tempek juga berjalan. Tempek Telabah Gede dan Telabah Besi Kalung masing-masing menerima Rp 2 juta per bulan, sementara tempek lainnya mendapat Rp 750.000 per bulan. Total terdapat tujuh tempek di wilayah Desa Dinas Jatiluwih yang mendapat dukungan tersebut.

John berharap penegakan aturan dapat segera dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali memicu keresahan maupun menurunkan minat wisatawan.

“Kami berharap Badan Pengelola segera mengambil langkah cepat agar dampak pemasangan seng tidak terus berlanjut,” pungkasnya.