Pemerintah Siapkan Skema Pendidikan Gratis, Kekuatan APBN Jadi Bagian Kajian

Rencana memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri mulai bergerak dari gagasan menuju tahap pengkajian teknis. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 18 September 2026, di Jakarta International Convention Center menyampaikan bahwa pemerintah akan membahas upaya agar pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri dapat diakses tanpa biaya pendidikan. Presiden menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas realisasi kebijakan tersebut.

Langkah itu kemudian ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan pada 21 September 2026 bahwa kementeriannya sebenarnya telah menerima arahan Presiden sejak beberapa waktu sebelumnya untuk mengkaji kemungkinan pendidikan tinggi gratis. Kajian dilakukan dengan menghitung kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa dan memetakan kondisi perguruan tinggi negeri. Dalam pembahasan bersama Komisi X DPR, kebutuhan awal untuk membiayai sekitar 2,83 juta mahasiswa program D3, D4 dan S1 di PTN dihitung sekitar Rp93,74 triliun. Pemerintah masih mengkaji skema serta kemungkinan penerapannya secara bertahap.

Karena itu, respons Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa, 22 September 2026, lebih tepat ditempatkan dalam konteks proses penyusunan kebijakan. Puan meminta manfaat program, kondisi global, dan kemampuan APBN dikaji sebelum keputusan diambil. Pernyataan tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintah menentukan sumber pembiayaan dan tahapan implementasi, bukan merupakan keputusan bahwa program pendidikan gratis tidak dapat dilaksanakan.

Dari sisi fiskal, RAPBN 2027 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dengan alokasi sekitar Rp820,9 triliun. Di dalamnya terdapat PIP untuk sekitar 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa, renovasi sekolah dan madrasah, serta berbagai program peningkatan akses dan mutu pendidikan. Pemerintah karena itu memiliki ruang kebijakan pendidikan yang besar, tetapi perlu menentukan komposisi anggaran secara cermat apabila skema pendidikan gratis diperluas.

Polemik mengenai MBG juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum terbaru. Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, dengan penyesuaian paling lambat pada APBN 2028. Sementara untuk 2027, BGN memperoleh pagu Rp240,20 triliun, dengan Rp232,50 triliun diarahkan untuk MBG dan target sekitar 72,46 juta penerima manfaat. Dengan demikian, tantangan pemerintah kini bukan sekadar memilih antara gizi dan pendidikan, melainkan menyusun transisi anggaran yang mematuhi putusan MK sekaligus membuka ruang fiskal bagi perluasan akses pendidikan.