MAMASA — DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa menyoroti meningkatnya anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran tahun 2027 yang mencapai Rp820,9 triliun.Kenaikan anggaran tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang serius dan transparan, bukan hanya pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga hingga ke pemerintah daerah.
Bagi GMNI Mamasa, peningkatan anggaran pendidikan merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kualitas pendidikan apabila dalam proses pengelolaannya masih terdapat persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya pengawasan, pemborosan anggaran, hingga potensi penyalahgunaan dana.
Oleh karena itu, DPC GMNI Mamasa menilai bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan dari pusat sampai ke daerah harus menjadi perhatian utama. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
GMNI Mamasa juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi harus memastikan setiap program dan anggaran pendidikan dilaksanakan secara terbuka, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Khusus di daerah Kami Kabupaten Mamasa , pengawasan perlu dilakukan secara berlapis dengan melibatkan lembaga pengawasan pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya. Transparansi informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program pendidikan harus dapat diakses oleh publik.Mengingat Salah Satu Problem Di Mamasa Bahwa Banyaknya Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.
Uang Rakyat Yang Peruntukannya Untuk Peserta Didik, Tenaga Pendidik Bahkan Sarana & Prasarana Pendidikan Seringkali Luput Dari Dari Perhatian Aparat Penegak Hukum.
DPC GMNI MAMASA MENYAMPAIKAN SIKAP:
1. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2027.
2. Mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap proses perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran pendidikan.
3. Mendesak pemerintah daerah memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.
4. Mendorong aparat pengawasan dan aparat penegak hukum untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
5. Mengajak masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk turut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan, karena anggaran tersebut merupakan uang negara yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
6. DPC GMNI Mamasa akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya di Kabupaten Mamasa, agar peningkatan anggaran benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Kenaikan anggaran pendidikan harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi persoalan pendidikan di daerah justru tidak mengalami perubahan yang signifikan.
DPC GMNI Mamasa menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Setiap penggunaan uang negara harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
“Anggaran pendidikan yang besar harus menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, pengawasan dari pusat sampai ke daerah bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan.”
DPC GMNI MAMASA
Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang
