Utang Meningkat, Fundamental Fiskal Tetap Terjaga

Posisi utang pemerintah Indonesia terus menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan program prioritas nasional. Hingga 30 Juni 2026, utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun. Angka tersebut memang meningkat dibandingkan akhir 2025, tetapi besarnya nominal utang tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kesehatan fiskal pemerintah.

Salah satu indikator yang lebih relevan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Juni 2026, rasio utang pemerintah berada di level 41,26 persen terhadap PDB. Posisi tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga ruang fiskal Indonesia masih tetap tersedia.

Struktur utang pemerintah juga menjadi faktor penting dalam melihat risikonya. Sekitar 87,11 persen utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Struktur ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBN terutama dilakukan melalui instrumen pasar keuangan, sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.

Dari sisi APBN, kondisi fiskal hingga semester I 2026 juga masih terkendali. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.656 triliun. Dengan demikian, defisit APBN berada di angka Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih jauh di bawah batas defisit 3 persen terhadap PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu menjaga defisit dalam koridor fiskal yang telah ditetapkan, meskipun pada saat yang sama harus membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Indikator lain yang tidak kalah penting adalah keseimbangan primer. Hingga semester I 2026, keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp85,1 triliun. Surplus primer menunjukkan bahwa sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang, penerimaan negara masih lebih besar dibandingkan belanja negara.

Perbaikan dari sisi penerimaan juga menjadi sinyal positif. Pada Juni 2026, pendapatan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja yang berada di level 17,7 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas penerimaan negara di tengah kebutuhan belanja yang tetap tinggi.

Pengelolaan utang pemerintah juga dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah tidak hanya mengejar kebutuhan pembiayaan jangka pendek, tetapi juga menjaga komposisi, jatuh tempo, biaya, serta risiko portofolio utang agar tetap berada pada tingkat yang dapat dikelola.

Kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia turut tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat internasional yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban masih dipandang memiliki fondasi yang relatif kuat.

Dengan demikian, kenaikan nominal utang pemerintah perlu dilihat secara utuh, bukan hanya melalui angka absolutnya. Selama rasio utang tetap terkendali, defisit berada dalam batas yang ditetapkan, keseimbangan primer terjaga, serta kapasitas penerimaan terus diperkuat, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengelola pembiayaan sekaligus mendukung pembangunan nasional.