-
-
-
Loading
Loading
SORONG,— Suara penolakan terhadap PAPEDA Summit 2026 menggema di Kota Sorong. Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme menggelar aksi spontan pada Rabu (2/9/2026), mendesak penyelenggaraan forum tersebut dihentikan.
Bagi massa aksi, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui forum pembangunan, seminar, investasi maupun agenda ekonomi yang dikemas dengan narasi pembangunan berkelanjutan.
Yang jauh lebih mendasar, menurut mereka, adalah hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber persoalan di berbagai wilayah Tanah Papua.
Front Rakyat Domberai mempertanyakan: untuk siapa pembangunan Papua dirancang dan siapa yang sesungguhnya menjadi subjek pembangunan?Massa menilai masyarakat adat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam berbagai kebijakan pembangunan. Mereka harus menjadi pihak utama yang menentukan masa depan wilayah adatnya sendiri.“Masyarakat adat Papua hanya dijadikan objek pembangunan dan kesejahteraan, bukan subjek utama,” demikian salah satu seruan dalam aksi tersebut.
Ketika Nama Papua Dipakai, Tetapi Suara Papua DipertanyakanPAPEDA Summit 2026 mengusung agenda besar pembangunan berkelanjutan Tanah Papua. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan berbagai mitra pembangunan.
Secara resmi, PAPEDA Summit juga membahas pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, hutan adat, pengelolaan pesisir dan laut berbasis masyarakat, hingga ekonomi berbasis alam.Namun justru di titik inilah kritik Front Rakyat Domberai menjadi penting.
Mereka mempertanyakan apakah agenda tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat adat atau justru masyarakat adat hanya menjadi bagian dari narasi sebuah forum yang keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh pemerintah dan pemodal.
Bagi massa aksi, pembangunan yang berbicara tentang Papua tetapi tidak terlebih dahulu menyelesaikan persoalan tanah adat adalah pembangunan yang kehilangan pijakan.
Tanah Adat Bukan Sekadar Tema DiskusiStaf Advokasi LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Klagilit, turut menyampaikan kritik.
Ia menilai persoalan penguasaan tanah adat dan konflik di lapangan tidak boleh ditenggelamkan oleh agenda forum pembangunan.
Kritik tersebut semakin kuat ketika masyarakat melihat berbagai proyek berskala besar terus menjadi perdebatan di sejumlah wilayah Papua.Front Rakyat Domberai menyoroti persoalan pembangunan di Merauke, Sorong hingga Paniai dan menilai pendekatan ekonomi maupun keamanan saja tidak cukup untuk menjawab persoalan Papua.
Dialog yang bermartabat dan keterlibatan langsung masyarakat adat dinilai jauh lebih penting.Sebab, bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi.
Tanah adalah ruang hidup, sumber pangan, tempat leluhur, identitas dan masa depan generasi berikutnya.
Karena itu, ketika keputusan mengenai tanah dan hutan dibuat tanpa persetujuan bermakna dari masyarakat pemilik hak, maka wajar jika muncul pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yang menikmati manfaat pembangunan.
PAPEDA Summit Jangan Sampai Menjadi Sekadar EtalaseKritik lain datang dari Koordinator LBH Papua Pos Sorong, Alfo Riani Maman alias Alfo.Ia menilai forum tersebut terkesan tertutup dan mempertanyakan akses masyarakat terhadap pembahasan yang justru menyangkut masa depan rakyat Papua.
Menurut Alfo, pembicaraan mengenai hak, kesejahteraan dan masa depan masyarakat Papua semestinya berlangsung secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat yang menjadi subjek utama pembangunan.
Di sinilah tuntutan aksi tersebut menemukan relevansinya.
Pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya peserta, banyaknya forum, atau banyaknya rekomendasi yang dihasilkan.
Ukuran paling penting adalah apakah masyarakat adat benar-benar mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat dari pembangunan tersebut.
Jika tanah adat masih dipersoalkan, konflik belum selesai dan masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka pertanyaan kritis terhadap agenda pembangunan menjadi sesuatu yang sah dalam ruang demokrasi.
Rakyat Meminta Didengar, Bukan Sekadar DiwakiliFront Rakyat Domberai menegaskan akan terus mengawal isu hak masyarakat adat dan menolak kebijakan pembangunan yang mereka nilai dapat mengancam ruang hidup masyarakat.
Sikap tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan penyelenggara PAPEDA Summit bahwa narasi tentang masyarakat adat tidak boleh berhenti di atas panggung konferensi.
Masyarakat adat harus hadir bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pihak yang memiliki posisi menentukan.Bukan sekadar didengar setelah kebijakan dibuat.Bukan sekadar dijadikan simbol dalam acara.
Dan bukan sekadar disebut dalam dokumen rekomendasi.
Mereka harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan sejak awal.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sendiri melalui Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan forum tersebut memang dirancang untuk mempertemukan kebijakan dengan kondisi riil masyarakat adat dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.
Pernyataan itu justru membuka ruang bagi satu pertanyaan penting: Jika PAPEDA Summit memang ingin berbicara tentang masa depan masyarakat adat Papua, mengapa suara penolakan dari masyarakat di luar ruang forum justru begitu keras?
Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan melanjutkan acara.Ia membutuhkan dialog terbuka dengan masyarakat yang mempersoalkan arah pembangunan Papua.
Sebab pembangunan yang benar-benar berkelanjutan bukan hanya pembangunan yang menjaga hutan dan mengejar pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan manusia Papua—terutama masyarakat adat sebagai pemilik hak—tidak kehilangan tanah, hutan, identitas dan masa depannya sendiri.